SEKOJA.CO.ID, Jakarta- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi jabatan jelang Pilkada 2020. Tito menyebut larangan itu untuk menjaga netralitas ASN.
Baca juga : Ayah 19 Kali Gasak Tubuh Molek Anak Tiri yang Masih SMP
“Kami juga Kemendagri bersama bapak MenPAN-RB menjaga netralitas ASN. Dan Ini sudah kita mulai sesuai UU, 8 bulan sebelum hari H, kepala daerah tidak boleh melalukan mutasi pejabatnya,” ujar Tito di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Baca juga : Curi Motor, Napi Hukuman Mati DPO Lapas Agam Ditembak Polisi
Tito mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran larangan mutasi tersebut. Tito menyebut, edaran itu guna mencegah calon petahana yang ingin memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh suara.
Baca juga : Kusnindar Sebut Wabup Sarolangun Hilal Terima Uang Rp 100 Juta di Puri Mayang
“Ini sudah kami keluarkan edaran. Kalau enggak, nanti diputar semua untuk mendukung incumbent yang mau maju,” kata Tito seperti dilansir dari laman Detikcom.
Tito menyebut larangan mutasi jabatan itu dilakukan pengecualian pada kondisi tertentu. Seperti ada yang sakit hingga meninggal dunia.
Baca juga : Zola Akui Istri Gubernur Jambi Rahima Fachrori Minta Proyek
“Sehingga sudah kami keluarkan surat untuk tidak melalukan mutasi pajabat di lingkungannya kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya ada yang meninggal dunia, sakit dan lain-lain yang berhalangan tetap sehingga harus diganti ya harus diganti,” ucapnya.
Baca juga : Istri Gubernur Jambi Disebut Ambil Sendiri Uang Rp 200 Juta dalam Kantong Kresek
Selain itu, Tito mengatakan Kemendagri bersama aparat kemaanan akan menjaga keamanan dalam Pilkada nanti. Dia menyebut pihaknya akan berusaha mencegah terjadinya konflik.
“Tugas kami juga menjaga situasi kantibnas bersama-sama aparat kemanan dan inteligen terutama menjaga dinamika satbilitas politik terutama di 270 daerah. Biasa mungkin saya kira ada power strugle tugas kami adalah bagaimana menetralisir supaya tidak tidak penghambat pemilihan. Juga untuk mencegah potensi konflik di masayarakat,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito mengatakan Kemendagri akan berusaha maksimal dalam mendukung terlaksananya Pilkada 2020. Dia berharap Pilkada serentak ini akan berjalan lancar.
“Kami berusaha maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemendagri dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan 23 Septenber 2020 di 270 wilayah. Insya Allah bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.(ade)
