Siasati Kekurangan 4000 Guru PNS, Diknas Provinsi Usulkan Rekrut P3K

222
SEKOJA.ID, Jambi – Jumlah tenaga pengajar (guru) di Provinsi Jambi rupanya masih sangat tidak sebanding dengan banyaknya sekolah. Sedikitnya, Diknas Kota Jambi membutuhkan sekitar 4000 guru berlabel PNS.
Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB dalam lingkup Diknas Pendidikan Provinsi Jambi, Rabu (8/6/2022).
Kabid (GTK) Provinsi Jambi Ilham Khalik mengatakan, bahwa tujuan Rakor tersebut tentang pemetaan tersedianya data disetiap sekolah yang masih kekurangan dan mana juga yang berlebih.
“Dari data tersebut nantinya menjadi dasar kebijakan dalam penempatan tenaga pendidik, misalnya disuatu sekolah masih berlebih tentunya nanti akan ditempatkan di tempat yang kekurangan. Kalau sekolah itu minim guru, maka tidak akan bisa guru di sana mengajukan mutasi (pindah),” ujarnya di Sang Ratu Hotel.
Ilham Khalik menjelaskan, untuk tahun 2021 lalu dirinya mengakui kalau Diknas Provinsi memang kekurangan guru PNS. Menurutnya, jumlah 4000 guru yang dibutuhkan tersebut tersebar di berbagai sekolah di setiap penjuru Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
“Secara umum itu kalo untuk tahun kemarin kita kekurangan guru PNS sekitar 4000 an di provinsi Jambi. Jadi kekurangan guru PNS tersebut akan kita tutupi dengan guru honorer.” tegas Ilham Khalik kepada wartawan.
Kata dia, kekurangan tenaga pendidik tersebut tertutupi dengan tanaga honorer yang digaji melalui dana BOS dan komite sekolah.
“Kalo kita lihat saat ini guru honor dan PNS kita kekurangan sekitar 100 an,
Dan kita sdah ajukan untk p3k,” lanjutnya.
Untuk kebijakan dalam pengadaan CPNS, beber Ilham, hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya menerima hasil dari keputusan pusat.
“Kita sudah usulkan ke BKD Provinsi Jambi. Usulan tersebut sejak di tahun sebelumnya sudah diusulkan secara keseluruhan. Sementara itu untuk rekrutmen memang belum ada kebijakan rekrutmen, karena kebijakan itu ada di pemerintah pusat.  Karena itu, sampai saat memang menjadi dilema kita selalu kekurangan tenaga guru.” pungkasnya.(zam/asi)