SEKOJA.CO.ID, Jambi – DPRD Provinsi Jambi angkat bicara terkait konflik lahan yang melibatkan PT Caritas dan Asril (warga Desa Koto Boyo, Kecamatan Bathin XXIV). Para wakil rakyat ini menyayangkan munculnya bara konflik tersebut.
Wartono Trian Kusumo, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PDIP mengaku sedikit kesal dengan tingkah laku PT Caritas. Kata Mas Tono (sapaan akrabnya), PT Caritas jangan memakai ilmu mentang-mentang saat mengeruk hasil bumi d Provinsi Jambi.
Karena menurut Tono, bola liar yang akan ditimbulkan karena sedikit permasalahan oleh PT akan ditanggung oleh seluruh komponen pemerintahan. Jadi, lanjutnya, sebelum beroperasi sebaiknya lebih jeli dan teliti dalam pembebasan lahan.
“Ya harus permisi sama perangkat desa sekitar dan harus sosialisasi ke warga terkait keberadaan serta aktivitas di lokasi tambang mereka. Jangan petantang petenteng menunjukkan kekuatan lalu mengabaikan hak masyarakat,” ujar politisi yang juga merupakan Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi ini.
“Saya memang sering kesal sama perusahaan yang suka “nakal” di Jambi ini. Kalau mereka timbul masalah kan, Dewan, Gubernur, Bupati, Polisi dan TNI juga yang akan menanggung akibatnya. Jadi, saya minta menambang lah dengan prosedur dan aturan hukum serta jangan sekali-kali menindas masyarakat,” tegas Mas Tono.
Dalam kesempatan ini, Mas Tono meminta kepada PT Caritas untuk secepatnya menyelesaikan soal tumpang tindih (konflik lahan) ini. Tegas Mas Tono, pihaknya akan ikut memantau proses penyelesaian masalah ini.
“Kami minta cepat diselesaikan. saya pesan ke warga yang merasa dirugikan, jika memang tidak ada penyelesaian silahkan datang melapor ke DPRD Provinsi Jambi. Dengan senang hati dan sangat terbuka, kami selaku wakil rakyat siap berjuang untuk rakyat,” jelas politisi Dapil Bungo-Tebo ini, Selasa (15/2/2022) .
Lebih jauh dikatakan Tono, piham terkait di Kabupaten Batanghari seyogyanya membantu penyelesaian masalah konflik lahan yang bisa saja menjadi boomerang untuk keamanan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.(jin)
