Diduga Korupsi Dana BUMDes, Mantan Kades Olak Besar Batanghari Jadi DPO

53
SEKOJA.ID, Batanghari – Kejaksaan Negeri Batanghari memastikan Mantan Kades Desa Olak Besar, Kecamatan Bathin XXIV, Muhammad Atiq masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Kajari Batanghari MF Hasibuan SH MH MM.
“Benar, Muhammad Atiq mantan Kades kita tetapkan sebagai DPO. Sementara sisang tetap berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi,” ujar Kajari, Jumat (10/6/2022).
Muhammad Atiq, jelas Kajari, tersangkut kasus dugaan penyalahgunaan dana BUMDes TA 2018. Saat itu, Muhammad Atiq memanfaatkan jabatan sebagai Kades untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan negara Rp 150 juta.
“Dia mengawali masa jabatannya selaku Kepala Desa Olak Besar terhitung sejak tahun 2014 dan telah berakhir pada tahun 2019. Dalam masa jabatannya pada tahun 2017, dibentuklah BUMDes Desa Olak Besar yang bernama BUMDes Snapu Jaya bersama dan pada bulan Dsember tahun 2018, Pemerintah Desa Olak Besar memberikan penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 262.776.426.” jelas Kajari.
“Diketahui bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan usaha jasa angkutan DO sawit dan secara ex officio Muhammad Atiq merupakan pensehat/komisaris dalam BUMDes tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang.” jelas Kajari lagi.
Selanjutnya, kegiatan usaha tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan Muhammad Atiq berhasil menguasai dana BUMDes sebesar Rp150.000.000,- dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kades.
“Muhammad Atiq didakwa dengan dua pasal Alternatif yakni Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor.” ucap Kajari.(asi)